Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Warga Negara di Wilayah Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang kurang menjamin. Banyaknya jumah penduduk kabupaten manggarai yang belum melakukan perekaman KTP-el sebesar 9.641 jiwa sementara terkait dengan data ganda NIK, dan jumlahnya mencapai 821 Orang terdaftar wajib KTP. Hal tersebut disebabkan oleh ketersediaan blangko KTP-el yang terjadi belum merata di seluruh Indonesia berdampak di Kabupaten Manggarai. Hasil penelitian menunjukan bahwa Faktor Penghambat Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai dipengaruhi oleh: (1) Masih kurangnya jumlah aparatur pengelola kependudukan dan pencatatan sipil dibanding dengan jumlah dan sebaran penduduk, (2) Masih Rendahnya kapasitas aparatur pengelola kependudukan dan pencatatan sipil terutama yang berkaitan dengan penguasaan teknologi informasi, (3)Belum tersedianya jaringan online SIAK antara kecamatan dengan kabupaten, serta antara kendaraan pelayanan keliling (mobile) dengan SIAK kabupaten.