Gambaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pelayanan Orang Terduga Tuberculosis (TBC) di Puskesmas Manutapen Kota Kupang

Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang masih menjadi penyebab utama kesakitan dan kematian di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, pemerintah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang salah satunya mencakup pelayanan kesehatan bagi orang terduga Tuberkulosis. Namun, capaian SPM pelayanan TBC di Puskesmas Manutapen Kota Kupang masih berada di bawah target nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan orang terduga Tuberkulosis di Puskesmas Manutapen Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan deskriptif dan pendekatan sistem. Informan penelitian dipilih secara purposive yang terdiri dari Kepala Puskesmas, PJ Klaster, Koordinator Program TB, dan orang terduga Tuberkulosis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan triangulasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SPM pelayanan orang terduga Tuberkulosis di Puskesmas Manutapen pada tahun 2023 sebesar 34,5% sehingga belum mencapai target nasional sebesar 100%. Namun, pada tahun 2024 dan 2025 capaian pelayanan telah mencapai 100%, yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja program dan keberhasilan upaya perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan Tuberkulosis di Puskesmas Manutapen Kota Kupang. Namun, masih ditemukan hambatan berupa rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara rutin, keterbatasan sumber daya tertentu, serta belum optimalnya pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan SPM pelayanan orang terduga Tuberkulosis di Puskesmas Manutapen Kota Kupang telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek sumber daya, edukasi masyarakat, dan penguatan pelaksanaan program untuk mencapai target pelayanan sesuai standar.