Kolaborasi Lintas Batas Pemerintah Daerah di Indonesia Terhadap Kritik Fragmentasi Kebijakan dan Ego Sektoral dalam Pengelolaan Sumber Daya Bersama

Artikel ini mengkaji secara kritis peran pemerintah daerah di Indonesia dalam mengelola kolaborasi lintas batas untuk pengelolaan sumber daya bersama yang berkelanjutan. Meskipun kolaborasi antar pemerintah daerah menjadi kunci dalam menangani isu-isu lingkungan yang melampaui batas administratif, praktik di Indonesia masih diwarnai oleh fragmentasi kebijakan dan ego sektoral yang menghambat efektivitas pengelolaan sumber daya. Penelitian ini menganalisis kasus konkret pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum di Jawa Barat dan pencemaran Teluk Jakarta sebagai representasi dari tantangan koordinasi antar-daerah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus komparatif, penelitian ini mengidentifikasi bahwa lemahnya kerangka kelembagaan, perbedaan kepentingan politik lokal, dan keterbatasan kapasitas fiskal menjadi penghalang utama kolaborasi efektif. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur kerjasama antar-daerah seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, implementasinya masih jauh dari optimal karena tidak didukung oleh mekanisme insentif yang memadai dan lemahnya kepemimpinan regional. Berbeda dengan praktik kolaborasi lintas batas di Eropa dan Asia yang menekankan pembangunan kepercayaan dan komunikasi reguler, pemerintah daerah di Indonesia cenderung bekerja dalam silo dengan orientasi kepentingan jangka pendek. Artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan kolaboratif melalui pembentukan badan otoritas bersama, penyelarasan kebijakan berbasis ekosistem, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam tata kelola kolaboratif. Penelitian ini berkontribusi pada literatur tentang desentralisasi dan kerjasama antar-pemerintah dengan menyoroti konteks Indonesia yang unik dengan tantangan fragmentasi politik dan disparitas kapasitas antar-daerah.