Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah di Kota Balikpapan, serta menganalisis faktor penghambat dalam implementasi peraturan tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi peraturan ini sudah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal. Berdasarkan ukuran dan tujuan sudah cukup optimal baik dari sisi penyediaan, pengumpulan, dan penyebaran data. Dari sisi sumber daya, terdapat kekurangan dari sumber daya manusia dan anggaran yang hanya terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. Untuk karakteristik agen pelaksana maupun sikap  kecenderungan pelaksana sudah cukup  baik karena adanya pembagian tupoksi yang jelas sehingga komunikasi antar organisasi sudah berjalan dengan baik. Adapun faktor penghambatnya meliputi adanya keterbatasan pemahaman agen pelaksana, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan anggaran yang dapat mendukung penyelenggaraan satu data terpadu daerah. Dari faktor penghambat peraturan ini diperlukan komitmen bersama baik dari pimpinan tertinggi sampai tingkat pelaksana untuk menjalankan amanat satu data terpadu. Selain itu Diskominfo Kota Balikpapan juga bisa melakukan kerjasama dengan instansi Pembina atau dari Kota lain yang sudah menerapkan satu data terpadu dengan baik. Pelaksanaan bimtek atau sosialisasi juga bisa menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dengan melibatkan Badan Pusat Statistik selaku instansi Pembina data daerah