Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Pendekatan Balanced
Scorecard Di Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat
Employee Performance Improvement Strategy Through Balanced Scorecard Approach at West Sumatra Regional
Development Planning Agency
1) Annisa Qinaya Ramadhina, 2) Iqbal Farezi,
3)* Muhammad Fikri Islami, 4)
Yulia Hanoselina
1,2,3 Universitas Negeri Padang, Indonesia
Email: 1) [email protected], 2) [email protected],
3)* [email protected], 4) [email protected]
*Correspondence: 1) Muhammad
Fikri Islami
|
DOI: 10.59141/comserva.v4i6.2507 |
ABSTRAK Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Barat berusaha
meningkatkan kinerja pegawai untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang optimal. Salah satu strategi
yang efektif dalam meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan menggunakan
Balanced Scorecard. Strategi peningkatan kinerja pegawai melalui Balanced
Scorecard di Bappeda Sumatera Barat didasarkan pada empat perspektif utama:
Pelanggan, Finansial, Proses Bisnis Internal dan Pembelajaran dan
Pertumbuhan. Implementasi Balanced Scorecard melibatkan semua level
manajerial mulai dari individu hingga tim dan departemen. Langkah-langkah
implementasi termasuk definisi tujuan, sasaran, strategi, dan program sebagai
basis pengukuran; pengembangan framework pengukuran kinerja bertingkat
berdasarkan struktur organisasi dan penggunaan indikator kinerja yang
spesifik untuk setiap individu, tim, dan kelompok. Implementasi Balanced
Scorecard di Bappeda Sumatera Barat menunjukkan peningkatan kinerja pegawai
secara signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
positif dan signifikan Balanced Scorecard terhadap kinerja manajerial.
Menggunakan Balanced Scorecard sebagai strategi peningkatan kinerja pegawai
di Bappeda Sumatera Barat dapat meningkatkan kemampuan kerja perusahaan
secara keseluruhan. Sistem ini memungkinkan transparansi strategis,
meningkatkan komunikasi dan ketepatan eksekusi, serta memfasilitasi
kolaborasi antar divisi. Oleh karena itu, Bappeda Sumatera Barat
direkomendasikan untuk melanjutkan implementasi Balanced Scorecard sebagai
salah satu instrumen utama dalam meningkatkan kinerja pegawai dan mencapai
tujuan pembangunan daerah yang lebih efektif Kata kunci: Balanced Scorecard, Kinerja Pegawai, Pembangunan Daerah |
|
|
ABSTRACT The Regional Development Planning Agency (Bappeda) of West Sumatra is trying to improve employee
performance to achieve optimal regional development goals. One of the
effective strategies in improving employee performance is by using Balanced
Scorecard. The strategy to improve employee performance through the Balanced
Scorecard at Bappeda West Sumatra is based on four
main perspectives: Customer, Financial, Internal Business Process and
Learning and Growth. Implementation of the Balanced Scorecard involves all
managerial levels from individuals to teams and departments. Implementation
steps include the definition of goals, objectives, strategies and programs as
the basis for measurement; the development of a multilevel performance
measurement framework based on organizational structure and the use of specific
performance indicators for each individual, team and group. The
implementation of Balanced Scorecard in Bappeda
West Sumatra shows a significant increase in employee performance. The
results showed that there is a positive and significant influence of Balanced
Scorecard on managerial performance. Using Balanced Scorecard as a strategy
to improve employee performance at Bappeda West
Sumatra can improve the company's overall workability. This system enables
strategic transparency, improves communication and accuracy of execution, and
facilitates collaboration between divisions. Therefore, Bappeda
Sumatera Barat is recommended to continue the implementation of Balanced
Scorecard as one of the main instruments in improving employee performance
and achieving more effective regional development goals. Keywords: Balanced Scorecard, Employee Performance, Regional
Development |
PENDAHULUAN
Peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu
prioritas utama dalam pembangunan daerah, termasuk di Sumatra Barat. ASN yang
berkinerja tinggi dapat berkontribusi signifikan terhadap efisiensi pelayanan
publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah (Putri et
al., 2022). Kinerja pemerintah daerah salah satunya
Sumatra Barat saat ini mendapat perhatian yang cukup besar, seiring dengan
meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja, pemerintah
perlu memperbaiki sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang ada (Tampubolon et al., 2019). Namun, tantangan
dalam meningkatkan kinerja ASN sering kali terletak pada bagaimana mengukur dan
mengelola kinerja mereka secara efektif, salah satu pendekatan yang dapat
memberikan solusi atas tantangan ini adalah Balanced
Scorecard (Almahdali et
al., 2024).
Balanced Scorecard adalah sebuah alat manajerial yang
mengintegrasikan berbagai perspektif dalam penilaian kinerja, yakni keuangan,
pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan
menerapkan Balanced Scorecard
di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat dapat memperoleh
gambaran yang lebih holistik mengenai kinerja ASN dan mengidentifikasi area
yang perlu ditingkatkan. Penekanan akan diberikan pada cara-cara spesifik dalam
menerapkan Balanced Scorecard
untuk mengatasi tantangan kinerja ASN dan menciptakan sistem evaluasi yang
lebih baik dan terintegrasi (Tanaka et al., 2018).
Balanced Scorecard dikembangkan oleh Kaplan dan Norton
(1996) untuk menyeimbangkan indikator keuangan dan non-keuangan ketika
mengevaluasi kinerja karyawan suatu organisasi. Penyusun dengan jelas melihat Balanced Scorecard
sebagai alat untuk menghubungkan strategi organisasi dengan tugas kerja
spesifik karyawan organisasi. Balanced Scorecard disusun sedemikian rupa sehingga arah
perencanaan strategis top-down tertentu
mempengaruhi bagaimana tugas-tugas kerja yang sederhana dan kompleks dilakukan
dan dihargai (Antonsen, 2014). Perusahaan swasta
menggunakan konsep Balanced Scorecard yang berbeda untuk mengukur kinerja
dibandingkan lembaga pemerintah. Karena kinerja sektor publik bersifat
multidimensi dan� komprehensif,� sifat hasil yang dihasilkan sektor publik
lebih� bersifat intangible.
Oleh karena itu, mengukur kinerja sektor publik memerlukan kombinasi indikator
ketenagakerjaan finansial dan non-finansial (Sadmoko,
2019). Oleh karena itu, kinerja sektor publik memerlukan pemilihan teknik
evaluasi kinerja yang komprehensif.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan salah satu lembaga
vital dalam struktur pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas
perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota. Di era globalisasi yang semakin kompetitif,
peningkatan kinerja pegawai di Bappeda Sumatera Barat menjadi hal yang sangat
penting dalam memastikan keberhasilan perencanaan dan implementasi
program-program pembangunan daerah. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan
untuk meningkatkan kinerja pegawai secara komprehensif adalah Balanced Scorecard
(BSC) (Hajar et al., 2022).
Implementasi Balanced Scorecard di Bappeda Sumatera Barat juga diharapkan
mampu menciptakan sinergi antara visi organisasi dengan kinerja individu
pegawai, meningkatkan akuntabilitas, serta memfasilitasi perbaikan
berkelanjutan. Dalam konteks ini, penerapan BSC dapat menjadi solusi untuk
mengatasi berbagai tantangan dalam manajemen kinerja, termasuk peningkatan
efektivitas perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik yang lebih
responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Kurnia et al., 2024). Selain digunakan sebagai alat untuk mengukur
kinerja, teknik Balanced Scorecard juga telah berkembang sebagai sistem
manajemen strategis. Balanced Scorecard�
membantu lembaga pemerintah memahami persepsi dan harapan� masyarakat mereka sebagai pengguna layanan
dan organisasi swasta negara sebagai petugas layanan. Pada akhirnya, lembaga
pemerintah mampu mencapai visi dan misinya (Zulbasri et al., 2023).
Pendekatan Balanced Scorecard
diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kinerja
pegawai di Bappeda Sumatera Barat, yang pada gilirannya akan memperbaiki
kualitas layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Kajian ini akan
membahas strategi implementasi Balanced Scorecard Bappeda Sumatera Barat, tantangan yang
dihadapi, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pendekatan ini dalam
rangka mencapai tujuan strategis pemerintahan daerah. Dalam penjelasan tersebut yang menjadi
permasalahan pokok penelitian ini adalah bagaimana melakukan Strategi
Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Pendekatan Balanced
Scorecard Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sumatera Barat secara komprehensif dengan menggunakan metode Balanced Scorecard.
METODE PENELITIAN
Dalam penyusunan jurnal ini tentunya harus melalu
metode dan langkah-langkah yang sistematis untuk memudahkan melakukan
penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan
tujuan untuk menggambarkan secara mendalam penerapan Balanced Scorecard
(BSC) sebagai strategi peningkatan kinerja pegawai di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Barat. Metode ini dipilih untuk memahami
proses implementasi BSC, hambatan, serta dampaknya terhadap kinerja pegawai dan
organisasi secara keseluruhan. Berikut adalah tahapan dan teknik yang digunakan
dalam penelitian ini:
1.
Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang
akurat dan sistematis mengenai penerapan Balanced Scorecard sebagai alat
pengukur kinerja pegawai di Bappeda Sumatera Barat. Pendekatan kualitatif
digunakan untuk memperoleh data yang mendalam tentang persepsi, pengalaman, dan
pengaruh BSC terhadap kinerja pegawai.
2.
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran
strategis Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah serta relevansi
penerapan Balanced Scorecard dalam meningkatkan kinerja pegawainya.
3.
Subjek
Penelitian
Subjek penelitian terdiri dari pegawai dan pejabat struktural di Bappeda
Sumatera Barat yang terlibat dalam implementasi sistem manajemen kinerja
berbasis BSC. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling, yaitu
memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang penerapan
BSC di organisasi. Informan
kunci dalam penelitian ini mencakup:
a. Kepala Bappeda dan pejabat pimpinan lainnya.
b.
Pegawai
yang terlibat langsung
dalam penerapan BSC.
c.
Pengelola
sumber daya manusia (HRD) di Bappeda.
4. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam
penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik berikut:
a. Wawancara Mendalam: Teknik ini digunakan untuk
menggali informasi dari informan kunci mengenai implementasi Balanced
Scorecard, tantangan yang dihadapi, dan dampak penerapannya terhadap
kinerja individu dan organisasi.
b. Observasi: Peneliti melakukan observasi langsung di
lapangan untuk mengamati bagaimana proses kerja dan penilaian kinerja berbasis
BSC diterapkan dalam aktivitas sehari-hari di Bappeda.
c. Studi Dokumentasi: Data sekunder diperoleh melalui
dokumen-dokumen resmi seperti laporan kinerja, peraturan internal, dan
kebijakan terkait manajemen kinerja pegawai di Bappeda Sumatera Barat. Dokumen
ini penting untuk memahami kerangka penerapan BSC dalam konteks organisasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendekatan Balanced
Scorecard (BSC) yang diterapkan di Bappeda Sumatera Barat bertujuan untuk
meningkatkan kinerja pegawai secara holistik melalui empat perspektif utama:
finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan
pertumbuhan. Berdasarkan hasil implementasi BSC, Bappeda Sumatera Barat
menunjukkan peningkatan signifikan dalam kinerja pegawai dan organisasi.
A.
Perspektif Finansial
Meski Bappeda adalah organisasi publik yang tidak
berorientasi profit, perspektif finansial tetap relevan, terutama dalam
pengelolaan anggaran yang efektif. Setelah penerapan BSC, Bappeda berhasil
meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dalam program dan proyek pembangunan
daerah. Ini terlihat dari pengurangan sisa anggaran yang tidak terpakai dan
pemanfaatan anggaran yang lebih optimal. Penerapan indikator kinerja terkait
keuangan memungkinkan pegawai untuk lebih memahami pentingnya pengelolaan anggaran
secara transparan dan akuntabel.
Bappeda mulai mengarahkan sumber daya ke program
yang lebih prioritas dan berdampak besar. Hal ini dilakukan dengan
mengidentifikasi proyek-proyek yang paling mendesak dan memberikan kontribusi
signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui BSC, pegawai
diingatkan untuk selalu mempertimbangkan nilai tambah dari setiap proyek yang
diusulkan.
B.
Perspektif Pelanggan
Dalam konteks organisasi pemerintahan,
"pelanggan" merujuk pada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Hasil survei kepuasan publik menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan
masyarakat terhadap kinerja Bappeda Sumatera Barat setelah penerapan BSC. Hal
ini bisa dilihat dari peningkatan indeks kepuasan yang dikumpulkan melalui
survei dan feedback dari masyarakat mengenai layanan dan program yang
dilaksanakan oleh Bappeda. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan
pembangunan (Musrenbang) juga meningkat. Ini menunjukkan adanya perbaikan
komunikasi dan kolaborasi antara Bappeda dan masyarakat. Dengan adanya
peningkatan transparansi dalam proses perencanaan, masyarakat merasa lebih
dilibatkan dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada
kehidupan mereka.
C.
Perspektif Proses Bisnis Internal
Penerapan BSC memfasilitasi perbaikan dalam proses perencanaan
dan evaluasi program pembangunan.
Salah satu contoh konkret adalah peningkatan akurasi dan ketepatan waktu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan adanya
indikator kinerja yang jelas dalam setiap tahapan proses
bisnis, pegawai Bappeda dapat lebih
mudah memantau kemajuan dan memperbaiki kekurangan yang ada. Penggunaan BSC membantu
pegawai dalam mengelola proses dengan lebih terstruktur. Melalui penerapan
indikator kinerja yang terukur, setiap pegawai memiliki tanggung jawab yang
jelas, sehingga kolaborasi antar tim menjadi lebih lancar dan efektif. Ini juga
mempermudah evaluasi hasil kerja secara berkala, sehingga tindakan perbaikan
dapat dilakukan secara tepat waktu.
D.
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Salah satu hasil signifikan dari penerapan BSC di Bappeda adalah
peningkatan kompetensi dan motivasi kerja pegawai. Pegawai Bappeda mengalami
peningkatan dalam kompetensi melalui program pelatihan dan pengembangan yang
lebih terarah. Program ini didasarkan pada kebutuhan yang teridentifikasi
melalui evaluasi BSC, sehingga pegawai mendapatkan pelatihan yang relevan dan
bermanfaat untuk pengembangan karir mereka. Selain itu, budaya kerja yang
kolaboratif dan inovatif juga berkembang. Bappeda mendorong pegawai untuk
berbagi ide dan solusi dalam menyelesaikan masalah yang ada. Sistem penilaian
kinerja berbasis BSC mendukung penciptaan lingkungan kerja yang positif, di
mana pegawai merasa dihargai atas kontribusi mereka. Dengan adanya umpan balik
berkala dan pengakuan atas kinerja yang baik, pegawai merasa lebih termotivasi
untuk bekerja. Sistem penilaian yang adil dan transparan juga berkontribusi
pada meningkatnya keterlibatan pegawai dalam mencapai tujuan organisasi.
Penerapan Balanced Scorecard (BSC) di Bappeda Sumatera Barat telah
memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kinerja pegawai dan
organisasi secara keseluruhan. Melalui penerapan empat perspektif utama
BSC�yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan�Bappeda mampu mengelola dan
mengukur kinerja secara lebih menyeluruh. Sistem ini tidak hanya berfokus pada
hasil kerja akhir pegawai, tetapi juga memberikan alat bagi mereka untuk
berkembang, berinovasi, dan berkolaborasi lebih efektif dengan berbagai pihak,
termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. BSC memfasilitasi
perbaikan berkelanjutan di seluruh aspek organisasi, yang pada akhirnya
memperkuat kapasitas institusi dalam menghadapi tantangan di masa depan.
Salah satu kekuatan utama BSC adalah kemampuannya untuk menyelaraskan
tujuan strategis organisasi dengan aktivitas harian pegawai. Di Bappeda, sistem
ini berfungsi sebagai alat manajerial yang memungkinkan para pemimpin untuk
memantau kinerja secara objektif, sambil memberikan kesempatan kepada pegawai
untuk memperoleh umpan balik yang konstruktif. BSC membantu menterjemahkan visi
dan misi organisasi ke dalam ukuran kinerja yang lebih konkret, yang mudah
dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh staf. Hasilnya, pegawai tidak hanya
berusaha mencapai target yang telah ditetapkan, tetapi juga didorong untuk
terlibat lebih proaktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program
pembangunan daerah.
Dalam perspektif keuangan, meskipun Bappeda merupakan organisasi publik
yang tidak berorientasi pada profit, manajemen anggaran dan
efisiensi sumber daya menjadi prioritas utama. Pengelolaan anggaran yang lebih
strategis setelah penerapan BSC memungkinkan Bappeda untuk lebih fokus pada
proyek-proyek prioritas yang memiliki dampak besar bagi masyarakat. Hal ini
berdampak langsung pada perbaikan kualitas perencanaan pembangunan, di mana
anggaran yang tersedia dapat dialokasikan lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam konteks organisasi pemerintahan, keberhasilan pengelolaan anggaran ini
juga membantu meningkatkan akuntabilitas, yang pada akhirnya memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap Bappeda sebagai lembaga yang transparan dan
efisien.
Dari perspektif pelanggan, yang dalam organisasi publik merujuk pada
masyarakat dan pemangku kepentingan, penerapan BSC membantu
memperbaiki hubungan dan komunikasi dengan masyarakat. Peningkatan kepercayaan
publik terhadap kinerja Bappeda dapat diukur dari hasil survei kepuasan
masyarakat yang menunjukkan tren positif. Lebih dari itu, partisipasi masyarakat
dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) juga mengalami
peningkatan. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam hal kolaborasi dan keterlibatan
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang sebelumnya mungkin kurang
optimal. Dengan melibatkan masyarakat secara lebih aktif, Bappeda tidak hanya
meningkatkan kredibilitasnya, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi
partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dari perspektif proses bisnis internal, BSC membantu Bappeda untuk lebih
fokus dalam memperbaiki alur kerja dan efisiensi operasional. Melalui
identifikasi indikator kinerja utama di setiap tahap proses, organisasi dapat
lebih mudah mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, seperti ketepatan waktu dan akurasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Peningkatan efisiensi ini
juga membantu mengurangi kesalahan, mempercepat proses kerja, dan memastikan
bahwa program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.
Dengan adanya BSC, proses evaluasi internal di Bappeda menjadi lebih
terstruktur dan transparan, yang memungkinkan peningkatan efektivitas dalam
mencapai tujuan pembangunan.
Perspektif terakhir, yaitu pembelajaran dan pertumbuhan, berfokus pada
pengembangan sumber daya manusia dan budaya kerja di Bappeda. Melalui
penerapan BSC, program pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai menjadi
lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pegawai tidak hanya
diberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga diberikan
ruang untuk mengembangkan soft skills yang diperlukan untuk mendukung inovasi
dan kolaborasi. BSC mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mendukung
pertumbuhan individu dan organisasi, sehingga pegawai merasa lebih termotivasi
untuk memberikan kontribusi terbaik mereka. Budaya kerja yang lebih kolaboratif
dan inovatif ini juga menjadi faktor penting dalam peningkatan kinerja
organisasi secara keseluruhan.
Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mencerminkan pentingnya
pendekatan manajerial yang holistik dan terintegrasi seperti
Balanced Scorecard dalam mencapai kinerja yang optimal di organisasi publik.
Dengan melihat kinerja melalui berbagai perspektif, BSC membantu Bappeda
Sumatera Barat untuk tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada
proses, inovasi, dan kolaborasi yang berkelanjutan. Penerapan BSC tidak hanya
memperkuat kinerja pegawai, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kokoh bagi
pengembangan organisasi di masa mendatang. Organisasi publik seperti Bappeda
yang berhasil menerapkan BSC dengan baik dapat menjadi model bagi
lembaga-lembaga pemerintahan lainnya dalam hal perbaikan kinerja dan
pengelolaan yang lebih efektif.
KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Pendekatan Balanced
Scorecard Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dapat
disimpulkan bahwa:Penerapan Balanced
Scorecard (BSC) di Bappeda Sumatera Barat telah memberikan hasil yang
signifikan dalam meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi secara keseluruhan. Melalui penerapan empat perspektif utama Balanced Scorecard yaitu
perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan.Bappeda mampu mengelola dan mengukur kinerja
secara lebih menyeluruh. Sistem ini tidak hanya berfokus pada hasil kerja akhir
pegawai, tetapi juga memberikan alat bagi mereka untuk berkembang, berinovasi,
dan berkolaborasi lebih efektif dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan
pemangku kepentingan lainnya. Dalam perspektif pelanggan dalam organisasi publik merujuk pada masyarakat dan pemangku
kepentingan, penerapan BSC membantu memperbaiki hubungan dan komunikasi dengan
masyarakat. Peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja Bappeda dapat
diukur dari hasil survei kepuasan masyarakat yang menunjukkan tren positif. Pentingnya pendekatan manajerial yang holistik dan
terintegrasi seperti Balanced Scorecard dalam mencapai kinerja yang optimal di
organisasi publik. Dengan melihat kinerja melalui berbagai perspektif, Balanced
Scorecard membantu Bappeda Sumatera Barat untuk tidak hanya fokus pada hasil
akhir, tetapi juga pada proses, inovasi, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
Penerapan Balanced Scorecard tidak hanya memperkuat kinerja pegawai, tetapi
juga membangun fondasi yang lebih kokoh bagi pengembangan organisasi di masa
mendatang. Organisasi publik seperti Bappeda yang berhasil menerapkan Balanced
Scorecard dengan baik dapat menjadi model bagi lembaga-lembaga pemerintahan
lainnya dalam hal perbaikan kinerja dan pengelolaan yang lebih efektif.
DAFTAR PUSTAKA
Almahdali, H., Sampe, F., Sulaiman, S., Puspita, M.,
Hendrawardani, B., Parinduri, R. Y., ... & Mustari, M. (2024). Pengantar
Ilmu Administrasi Negara. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
Antonsen,
Y. (2014). The downside of the Balanced Scorecard: A case study from
Norway. Scandinavian Journal of Management, 30(1),
40-50.
Hajar,
N. K. D. S., Amrizal, D., Izharsyah,
J. R., & Mahardika, A. (2022). Perencanaan Pembangunan
& Pembuatan Kebijakan Daerah: Dari Teori Ke Praktik (Vol. 1). umsu
press.
Kurnia, A., & Rahmat, B. (2024). Analisis Kinerja
Pegawai Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. Gudang
Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(7), 293-296.
Putri, N. V., & Fachmi, M. (2022). Determinan Kinerja
ASN pada Organisasi Perangkat Daerah melalui Employee Engagement: Pendekatan
Structural Equation Model. SEIKO: Journal
of Management & Business, 5(2), 213-222.
Tampubolon,
H., Muljaningsih, S., & Wahyudi, S. T. (2019). Pengukuran Kinerja Pada
Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal Berbasis Balanced Scorecard.
WAHANA: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 22(2)
Tanaka, D., & Nurcaya, I. N. (2018). Analisis kinerja supply chain
management berbasis balanced scorecard pada PT. Alove Bali Ind. E-Jurnal Manajemen Universitas
Udayana, 7(7), 3709.
Zulbasri, M., Djamil, N., Yusrialis, Y., & Syamsurizal,
S. (2023). Pengaruh Pengukuran Balanced Scorecard
(BSC) Terhadap Kinerja Perguruan
Tinggi (Studi Kasus Pada Badan Layanan Umum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau). JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad, 1(1), 42-51.
|
|
|
