PENDAHULUAN
Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh
lembaga birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan dari warga Negara (Rodiyah
dkk, 2021, hlm. 68).
Sementara itu merujuk pada UU 25 2009 tentang Pelayanan Publik (dalam
Taufik, 2022, hlm.77) pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik.
Pelayanan publik merupakan keterkaitan langsung antara pemerintah
sebagai penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Prinsip
ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menetapkan kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kepada setiap
warganya guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar mereka. Sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Pelayanan
Publik,
Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan
pelayanan bagi seluruh warga negara dan penduduk terkait barang, jasa, dan
pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan
bagi seluruh warga negara dan penduduk terkait barang, jasa, dan pelayanan��� administrasi yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku (Bazarah et al., 2021). Menurut
Suandi (2009), pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki tanggung jawab
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik,
kualitas sangatlah penting karena penilaian��
terhadap suatu negara dapat dilihat dari sejauh mana negara tersebut
mampu��� menyediakan pelayanan yang baik.
Oleh karena itu, sangatlah krusial bagi penyelenggara dan penerima pelayanan
publik untuk memahami tujuan dan peran mereka dengan baik guna memberikan
pelayanan berkualitas sesuai dengan hak dan kewajiban hukum yang telah
ditetapkan.
Namun, tantangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di
Indonesia tidak bisa diabaikan. Agar mampu memberikan pelayanan terbaik� kepada masyarakat, pemerintah perlu bertindak
lebih responsif dan efisien.
Dalam upaya untuk memajukan sektor pelayanan publik, diperlukan� inisiatif yang kreatif dan inovatif.
Pemerintah harus memiliki kecepatan dan fleksibilitas untuk mengimplementasikan
perubahan dan kemajuan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, inovasi dalam
pelayanan publik menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.
Menurut Mulgan dan Albury (2003), keberhasilan pelayanan pemerintah� sangat tergantung pada kemampuan inovasi,
terutama dalam mengembangkan pelayanan yang lebih baik untuk memenuhi
kebutuhan, memecahkan masalah, dan memanfaatkan sumber daya serta teknologi.
Oleh� karena itu, pemerintah harus
memiliki keberanian untuk menciptakan terobosan baru melalui inovasi agar
efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal ini berarti bahwa pelayanan publik dapat terus meningkat di masa
depan dengan adanya inovasi tingkat tinggi dalam pemerintahan, yang dapat
memenuhi harapan masyarakat. Inisiatif ini merupakan langkah pemerintah untuk
mengatasi berbagai masalah terkait kinerja aparatur pemerintah sebagai
penyelenggara pelayanan publik.
Indonesia memiliki populasi yang relatif besar, dengan jumlah penduduk
mencapai 273,52 juta jiwa. Jika tingkat pendidikan penduduk tetap rendah, maka
pemerintah akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam meningkatkan
kesejahteraan dan memberdayakan penduduknya. Bagaimana pemerintah dapat
membantu menyiapkan pekerjaan bagi tenaga kerja dan menggunakan sumber daya
manusianya dengan cara yang tidak menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran.
Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa
setiap orang berhak atas pekerjaan dan standar hidup yang layak. Artinya,
setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan
lingkungannya yang memungkinkan mereka memperoleh penghidupan yang mencukupi
untuk kesejahteraan pribadi, keluarga, dan masyarakat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerjasama dengan pemerintah
daerah dalam membentuk badan atau lembaga yang bertugas membantu pemerintah
dalam pembangunan sosial, termasuk dalam hal kesejahteraan dan pemberdayaan
masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan hak-hak yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Pasal 27 ayat (2) tentang pekerjaan dan�� penghidupan yang layak. Dengan demikian,
kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penting untuk menciptakan
lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh
pekerjaan yang layak dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.
Salah satu badan pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyediakan
pelayanan publik di sektor ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan.
Dinas ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan
yang baik dan berkualitas. Kualitas pelayanan publik dipengaruhi�� oleh struktur administrasi (manajemen),
sumber daya manusia (aparatur), dan�
kelembagaan (pemerintah).
Dinas Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam menciptakan
lapangan� kerja dengan menangani berbagai
aspek yang terkait mengenai ketenagakerjaan. Tanggung jawab utamanya adalah
mengembangkan kebijakan terkait kesempatan kerja. Dalam hal ini, sebagai
implementasi dari Undang-Undang Pasal 27 Ayat (2) tentang Pekerjaan dan
Penghidupan yang��� Layak.
Maka terbentuklah Undang-Undang Pasal 4 Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan, yang berbunyi:
1. Memberdayakan
dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
2. Mewujudkan
pemerataan kesempatan dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan
pembangunan nasional dan daerah.
3. Memberikan
perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
4. Meningkatkan
kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya
5. Pemberdayaan
dan pendayagunaan tenaga kerja dimaksudkan agar dapat memberikan kesempatan
seluas-luasnya bagi tenaga kerja indonesia.
Indonesia memiliki perhatian terhadap ketersediaan sumber daya� manusia karena jumlah SDM yang lebih banyak
daripada lapangan pekerjaan� yang
tersedia, dan berpotensi menyebabkan masalah pengangguran. Kekhawatiran tentang
ketenagakerjaan juga mencakup beberapa aspek seperti prospek pekerjaan,
kualifikasi sumber daya manusia, pendidikan pekerja, akses ke pelatihan,
tingkat gaji, keamanan kerja, dan berbagai hal lainnya.
���� Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Tangerang pada tahun 2022 mencapai
1.930.556 juta jiwa, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,31%.
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka pengangguran,
Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang melakukan berbagai upaya.
Pada tanggal 23 Februari 2022, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas
Ketenagakerjaan meluncurkan Program "Tangerang Cakap Kerja", ini
merupakan sebuah inovasi dari rangkaian acara menyambut HUT ke-29 Kota
Tangerang.
�Pengangguran menjadi tantangan
serius bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Kota Tangerang. Dalam beberapa
tahun terakhir, Pemerintah Kota Tangerang mengalami peningkatan kasus
pengangguran, terutama di kalangan pemuda dan lulusan baru. Untuk mengatasi
masalah ini, pemerintah setempat memperkenalkan Program Tangerang Cakap Kerja
sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi
tingkat pengangguran.
��� Program "Tangerang Cakap
Kerja" berbentuk sistem online dengan tujuan membantu masyarakat Kota
Tangerang dalam mencari kesempatan kerja dan berwirausaha. Selain itu, Dinas
Ketenagakerjaan Kota Tangerang juga melantik Forum Komunikasi Bursa Kerja
Khusus (FK BKK) dan SMK� Kota Tangerang
sebagai bagian dari upaya mereka dalam meningkatkan peluang kerja dan pelatihan
bagi warga Kota Tangerang.
Program "Tangerang Cakap Kerja" hadir sebagai upaya untuk
menyediakan informasi mengenai peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan
kemampuan� yang dibutuhkan oleh pemberi
kerja saat ini. Melalui program ini, dijelaskan�
cara membuat lamaran pekerjaan, menghadapi wawancara kerja, dan
menjalani pelatihan kerja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia� agar sesuai dengan harapan pemberi
kerja.���
� Selain itu, program ini juga
memberikan informasi mengenai cara berwirausaha sebagai upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program "Tangerang Cakap
Kerja" dapat diakses melalui Aplikasi Tangerang LIVE.
Dengan adanya program ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas
dan� kapasitas masyarakat untuk menjadi
sumber daya manusia yang berkualitas
. Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus (FK BKK) juga berperan sebagai
fasilitator dalam membangun kerja sama dengan dunia usaha atau industri.
Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi sinergi untuk mengatasi tantangan dalam
menurunkan angka pengangguran, meningkatkan investasi, dan menjadikan Kota
Tangerang sebagai kota yang berdaya saing.
Dalam proses menciptakan inovasi, tentu saja terdapat berbagai kendala
atau permasalahan yang harus dihadapi. Dalam hal ini, ditemukan beberapa
permasalahan sebagai berikut:
Pertama,
tidak semua masyarakat di Kota Tangerang mengetahui tentang� Program Tangerang Cakap Kerja, sehingga ada
tantangan dalam proses sosialisasi atau dalam menyebarkan informasi dan
mengenalkan program ini� kepada seluruh
warga.
Kedua,
sistem teknologi informasi yang digunakan untuk Program Tangerang Cakap Kerja
belum optimal, sehingga perlu perbaikan dan peningkatan untuk memastikan
program berjalan dengan baik.
Ketiga,
belum optimalnya perusahaan sekala besar tergabung dalam Program Tangerang
Cakap Kerja. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam� menjalin kerja sama dan keterlibatan dari
berbagai pihak dalam program tersebut.
Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Program
Tangerang Cakap Kerja. Penelitian ini menggunkan teori tipologi inovasi
pelayanan lembaga publik yang dipopulerkan oleh Chen dkk (2019) terdiri dari:
1. Mission Innovation, yaitu inovasi
dengan cara mengenalkan cara pandang dunia baru, misi atau���� tujuan organisasi secara menyeluruh,
2. Policy Innovation, yaitu inovasi
melalui upaya mengenalkan tentang manfaat dan kewajiban baru organisasi kepada
pemangku kepentingan dalam rangka memecahkan persoalan sosial,
3. Management Innovation, yaitu inovasi
melalui praktik manajemen baru, proses, struktur, atau teknik untuk
meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai sasarannya,
4. Partner Innovation, yaitu inovasi
dengan membentuk kemitraan baru untuk meningkatkan kemampuan organisasi
mencapai sasarannya,
5. Service Innovation, yaitu inovasi
melalui pengenalan dan penyampaian layanan baru����
untuk mencapai tujuan organisasi, Keenam Citizen Innovation, yaitu pembentukan� platform baru untuk memfasilitasi kolaborasi
warga dalam rangka mencapai sasaran organisasi
METODE
Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis eksploratif
dengan menekankan kepada studi kepustakaan.
Tujuanya adalah untuk bisa lebih memahami data yang didapatkan sehingga lebih mudah dalam memahami dan mengelola data.� Selain itu, penggunaan
data ini agar� peneliti lebih fokus pada data dan informasi yang bersifat mendalam dan holistik.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Adanya Inovasi
Program Tangerang Cakap Kerja dengan konsep�
pelayanan berbasis digital saat ini, hal tersebut sangat berperan
penting pada instansi pemerintahan khususnya Dinas Ketenagakerjaan Kota
Tangerang dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Serta� telah memberikan dampak positif yang
signifikan terhadap peningkatan keterampilan, kepercayaan diri, dan kesempatan
kerja bagi masyarakat di Kota Tangerang
Berdasarkan hasil
penelitian, Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang� dalam menciptakan inovasi secara online yang
bernama Program Tangerang� Cakap
Kerja dalam upaya mengatasi pengangguran di kota tangerang, tentu masih
terdapat permasalahan yang dirasakan sehingga masih belum optimal dalam
pelaksanaanya. Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini disesuaikan dengan
teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori Chen dkk (2019) tentang tipologi
inovasi pelayanan lembaga publik.
Mission Innovation
Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa Dinas
Ketenagakerjaan Kota Tangerang sudah sangat baik� dalam mengenalkan cara pandang dunia baru,
misi atau tujuan organisasi� secara
menyeluruh sesuai dengan misi Disnaker Kota Tangerang yaitu
(1)
Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja,
(2)
Mengupayakan� peningkatan
kesempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja,
(3)
Meningkatkan hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja dan
kesejahteraan pekerja. Yaitu dengan menciptakan inovasi yang bernama Program
Tangerang Cakap Kerja dengan sistem pelayanan berbasis online yang
memfasilitasi berbagai macam pelayanan dan pelatihan- pelatihan sehingga dapat
mrningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing sehingga upaya ini
diharapkan dapat mengatasi pengangguran yang ada di kota tangerang.
Policy Innovation
Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa Dinas
Ketenagakerjaan Kota Tangerang sudah sangat baik� dalam upaya mengenalkan tentang manfaat dan
kewajiban baru organisasi kepada pemangku kepentingan dalam rangka memecahkan
persoalan sosial, terlihat bahwa Inovasi Program Tangerang Cakap Kerja� ini memberikan manfaat positif yang
signifikan terhadap kinerja petugas�
dalam memberikan layanan.
Respon dari para
informan menunjukkan bahwa Program Tangerang Cakap Kerja telah mendapat
apresiasi yang tinggi, inovasi ini memberi manfaat yang nyata karena telah
membantu petugas dalam menjalankan tugas mereka. Dukungan teknologi yang ada�� juga berperan dalam mempercepat proses
pelayanan kepada masyarakat dan mengatasi masalah seperti penumpukan data atau
kehilangan data yang terjadi sebelum adanya inovasi. pelatihan dan layanan
lainnya menjadi lebih mudah diakses dan�
diperoleh
Management Innovation
Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa Dinas
Ketenagakerjaan Kota Tangerang sudah sangat baik dalam praktik manajemen baru,
proses, struktur, atau teknik untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk
mencapai sasarannya. Dalam hal ini, terlihat adanya perubahan positif pada
proses sistem� pelayanannya dibandingkan
sebelumnya. inovasi yang di implementasikan dalam Program Tangerang Cakap Kerja
telah berhasil��� memenuhi kriteria
Management Innovation dengan cara yang
terstruktur� dan terorganisir dengan
baik. Yakni terdapat Perubahan dalam proses pelayanan, seperti pendaftaran
BLK/Balai Latihan Kerja, pelatihan Kewirausahaan, pendaftaran JobFair, serta
pembuatan Kartu Kuning, sebelumnya pelayanan dilakukan secara manual, namun
setelah adanya inovasi berubah menjadi sistem online. Hasil dari wawancara yang
telah� dilakukan oleh peneliti
menunjukkan bahwa perubahan dalam proses, struktur dan tekniknya yakni
memberikan bantuan signifikan bagi petugas dalam memberikan pelayanan serta
memberikan kemudahan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Sekarang,
masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota
Tangerang untuk mengurus persyaratan, karena semuanya dapat diakses secara
online� melalui Aplikasi Tangerang LIVE
untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan.
Partner Innovation
Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa Dinas
Ketenagakerjaan Kota Tangerang sudah sangat baik dalam membentuk kemitraan baru
untuk meningkatkan kemampuan organisasi mencapai sasarannya. Yakni pelaksanaan
inovasi ini salah satu������������
strategi untuk meningkatkan ide secara berkala adalah melalui kerjasama.
Agar inovasi dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang, tetap
sederhana, efektif, efisien, serta ekonomis dalam hal biaya dan usaha, penting
untuk memiliki mitra atau ahli yang memiliki keahlian dalam bidang inovasi.
Untuk memastikan penerapan yang optimal dalam suatu organisasi, kolaborasi atau
kerjasama dalam mengembangkan inovasi antara berbagai lembaga atau pihak-pihak
yang memiliki kepentingan baik dari eksternal maupun internal, menjadi kunci
yang diperlukan. Inovasi Program Tangerang Cakap Kerja ini diperkuat oleh
kerjasama yang erat dengan Dinas Komunikasi dan Informatika�� (Diskominfo) Kota Tangerang dalam hal
teknologi digital, sehingga para� pegawai
dapat dengan mudah melaksanakan tugas-tugas mereka secara cepat dan efisien.
Service Innovation
Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa Dinas
Ketenagakerjaan Kota Tangerang sudah cukup baik�
dalam pengenalan dan penyampaian layanan baru untuk mencapai tujuan
organisasi. Disnaker Kota Tangerang telah melakukan pengenalan dan penyampaian
layanan baru mengenai Inovasi Program Tangerang Cakap Kerja, hal ini
menunjukkan adanya Service Innovation. Namun dalam pengenalan dan
penyampaian layanan baru masih terdapat kendala yang terjadi salah satunya
adalah masih kurangnya optimalisasi proses penyampaian informasi kepada
masyarakat atau kurangnya upaya sosialisasi yang efektif, yang menyebabkan
masih banyak masyarakat yang belum mengenal Program Tangerang Cakap Kerja ini.
sehingga peran Disnaker Kota Tangerang harus meningkatkan sosialisasinya agar
banyak masyarakat yang mengetahui Program Tangerang Cakap Kerja.
Citizen Innovation
Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa Dinas
Ketenagakerjaan Kota Tangerang sudah sangat baik dalam pembentukan platform
baru untuk memfasilitasi kolaborasi warga dalam rangka mencapai sasaran
organisasi, hal ini terlihat dalam pelaksanaan Inovasi Program Tangerang Cakap
Kerja Disnaker Kota Tangerang telah memfasilitasi proses pelayananya dengan
menggunakan Platform Digital yaitu Aplikasi Tangerang LIVE, jadi
masyarakat yang ingin mendaftar pelatihan atau membutuhkan pelayanan lainnya
dapat mendownload Aplikasi Tangerang LIVE di Play Store kemudian Log
In dan melengkapi data pribadi setelah itu akan di arahkah ke menu
Tangerang Cakap Kerja lalu masyarakat dapat memilih pelayanan yang mereka
butuhkan. hal ini menunjukkan adanya Citizen Innovation yaitu
tersedianya pembentukan platform baru untuk memfasilitasi kolaborasi warga
dalam rangka mencapai sasaran organisasi
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan
dapat disimpulkan bahwasannya :
1. Proses pelayanan pada Inovasi Program Tangerang Cakap
Kerja dapat dilakukan secara online melalui Aplikasi Tangerang LIVE dengan fitur Tangerang Cakap
Kerja hal ini menunjukkan terjadi perubahan dalam proses pelayanan yang
dahulunya sistem manual berubah menjadi sistem digital sehingga dapat
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat dan efisien.
Dari ke 6 tipologi inovasi menurut Chen dkk (2019)
yang Paling relevan adalah Policy
Innovation terlihat bahwa
Inovasi Program Tangerang Cakap Kerja ini memberikan manfaat positif yang
signifikan terhadap kinerja� petugas
dalam memberikan layanan, lalu dari perspektif pengguna layanan atau
masyarakat, inovasi ini sangat bermanfaat yakni memudahkan dalam mengakses
pelayanan. Masyarakat tidak perlu lagi repot-repot datang ke kantor Disnaker
Kota Tangerang untuk mengurus berkas-berkas persyaratan� karena semuanya telah tersedia dalam sistem
online yaitu dengan mengakses� Aplikasi
Tangerang LIVE, khususnya pada
fitur Tangerang Cakap Kerja.
Proses pendaftaran
pelatihan dan layanan lainnya menjadi lebih mudah� di akses dan diperoleh.
2. Jika dilihat dari proses pengenalan dan penyampaian
layanan baru masih terdapat kendala yang terjadi salah satunya adalah kurangnya
optimalisasi proses penyampaian informasi kepada masyarakat atau kurangnya
upaya sosialisasi yang efektif, hal ini menyebabkan masih banyak masyarakat
Kota Tangerang yang� belum mengenal
Program Tangerang Cakap Kerja. sehingga peran Disnaker Kota Tangerang harus
meningkatkan sosialisasinya agar banyak masyarakat yang mengetahui Program Tangerang
Cakap Kerja..
DAFTAR PUSTAKA
Bazarah,
J., Jubaidi, A., & Hubaib, F. (2021). Konsep Pelayanan Publik di Indonesia
(Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia). DEDIKASI:
Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya, 22(2), 105�122.
Anisa, A. T., Idhotun, N, & Eko, P. (2022). Inovasi
Pelayanan Publik Pada Sistem Pembayaran Bank Indonesia Banten. Jurnal Ilmu Administrasi (JIIA), 12(02),136-146.
Hidayat, W. (2022). Analisis Inovasi Pelayanan Publik
Berbasis Aplikasi Tangerang Live Di Kota Tangerang. Jurnal Studia Administrasi, 3(2),
48� 57. https://doi.org/10.47995/jian.v3i2.65
Imadatul, S. (2018). Motivasi Belajar Mahasiswa Setelah Menikah Pada Program Studi Akuntansi
dan Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik. 37�56.
Latifah, S. N. (2017). Implementasi Bimbimbingan
Konseling Dalam Pembinaan Aakhlak Peserta Didik Di MA Yasmida Kec. Ambarawa
Kab. Pringsewu. [Thesis]�������� Raden� Intan��� Repository,������ 1�112. http://repository.radenintan.ac.id/1701/
Nadiatussilmi, N., Hayat, H., & Anadza, H. (2022).
Inovasi Program Sakera Mesem dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 3(6), 946�955.
https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.608
Ndia, V., & Sasmito, C. (2019). Pelaksanaan Inovasi
Pelayanan Program 3 in 1 Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi
Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu ). JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 8(2), 48�54.
Nurbayan, S., Muliansyah, A., & Nurnazmi, N.
(2021). Kontribusi Kewirausahaan Dalam Mengurangi Pengangguran Di Desa Sumi
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Edu
Sociata ( Jurnal Pendidikan Sosiologi ), 4(2), 23�33.https://doi.org/10.33627/es.v4i2.654
Patrisia, N. E., Kismartini, & Apriana, L. (2021).
Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Melalui Program Slawe di Kota Bengkulu. Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik,
10(2), 137�146.
https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/963
Putra, B. C., & Isbandono, P. (2019). Inovasi Pelayanan
Lowongan Pekerjaan Melalui Program Ayo Kerja Di Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Penduduk Provinsi Jawa Timur. Publika-Jurnal
UNESA, 7(5), 1�8.
|
|
|
