PENDAHULUAN
Dalam era globalisasi, memahami berbagai sistem hukum yang ada di dunia menjadi semakin penting bagi para praktisi, akademisi, dan mahasiswa hukum. Perbedaan dan persamaan antara sistem hukum
dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana berbagai masyarakat mengatur dan menyelesaikan konflik, serta bagaimana mereka merumuskan aturan hukum. Buku Comparative Law:
Cases, Text, Materials oleh Mathias Reimann dan Reinhard Zimmermann adalah salah satu karya terkemuka yang menyediakan analisis komprehensif tentang sistem hukum di berbagai negara. Buku ini mengkombinasikan kasus, teks, dan materi untuk memberikan pandangan yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan praktik-praktik hukum di seluruh dunia (Juenger,
1971).
Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif terhadap berbagai sistem hukum yang dibahas dalam buku tersebut.
Fokus utama akan diberikan pada sistem hukum sipil,
sistem hukum common law,
dan sistem hukum campuran. Dengan mengkaji bagaimana masing-masing sistem hukum menangani
isu-isu tertentu, kita dapat memahami
lebih baik karakteristik unik dari setiap sistem
serta implikasi praktis dari perbedaan-perbedaan
tersebut. Pendekatan komparatif yang digunakan dalam artikel ini
tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan, tetapi juga untuk mengeksplorasi bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi implementasi hukum dalam konteks global.
Melalui analisis ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dinamika
yang ada dalam berbagai sistem hukum. Selain itu, artikel ini juga berusaha untuk menyoroti pentingnya pemahaman komparatif dalam menghadapi tantangan hukum di era modern
yang semakin terhubung. Dengan demikian, karya ini tidak
hanya relevan bagi mereka yang tertarik pada studi hukum komparatif, tetapi juga bagi praktisi hukum yang beroperasi dalam lingkungan internasional.
Tujuan utama dari artikel
ini adalah untuk melakukan analisis mendalam dan komparatif terhadap sistem hukum sipil, common law, dan sistem hukum campuran
berdasarkan materi yang disajikan dalam buku karya Reimann dan
Zimmermann. Metodologi yang digunakan
melibatkan studi kasus, analisis teks, dan komparasi teori hukum yang diterapkan dalam berbagai yurisdiksi. Dengan demikian, artikel ini berusaha
untuk memberikan gambaran
yang komprehensif tentang bagaimana berbagai sistem hukum tersebut
berfungsi dan bagaimana mereka menangani isu-isu hukum utama.
METODE
Dalam melakukan analisis komparatif terhadap berbagai sistem hukum, terdapat beberapa pendekatan metodologis yang dapat digunakan. Artikel ini mengadopsi tiga pendekatan utama: pendekatan fungsional, pendekatan struktural, dan pendekatan historis.
Masing-masing pendekatan memiliki
keunikan dan kontribusinya sendiri dalam memahami
perbedaan dan persamaan antara sistem-sistem hukum.
Pendekatan Fungsional
Pendekatan fungsional dalam perbandingan hukum bertujuan untuk memahami bagaimana berbagai sistem hukum menyelesaikan
masalah yang sama. Dalam pendekatan
ini, perhatian utama diberikan pada fungsi hukum tertentu
dan bagaimana fungsi tersebut dipenuhi dalam konteks yang berbeda. Misalnya, bagaimana sistem hukum sipil dan common law menangani kontrak, kewajiban, atau penyelesaian sengketa. Dengan menganalisis fungsi-fungsi ini, kita dapat mengidentifikasi
kesamaan dan perbedaan dalam cara berbagai
sistem hukum mengatur dan menyelesaikan masalah.
Pendekatan Struktural
Pendekatan struktural fokus pada analisis struktur dan organisasi sistem hukum. Hal ini mencakup bagaimana institusi hukum diorganisir, bagaimana hierarki hukum dibentuk, dan bagaimana proses legislasi dan adjudikasi dijalankan. Dalam pendekatan ini, perbandingan dilakukan dengan melihat struktur kelembagaan dan proses hukum yang
berlaku di berbagai yurisdiksi. Misalnya, perbedaan antara sistem pengadilan di
negara-negara dengan tradisi
hukum sipil dan common law.
Dengan memahami struktur ini, kita
dapat melihat bagaimana organisasi hukum mempengaruhi penerapan dan perkembangan hukum di berbagai tempat.
Pendekatan Historis
Pendekatan historis menekankan pentingnya konteks sejarah dalam memahami
perkembangan dan karakteristik
sistem hukum. Pendekatan ini melibatkan studi tentang asal-usul dan evolusi sistem hukum, serta pengaruh
sejarah terhadap prinsip-prinsip dan praktik-praktik
hukum yang ada saat ini. Misalnya,
bagaimana sejarah kolonial mempengaruhi sistem hukum campuran
di beberapa negara, atau bagaimana tradisi hukum Romawi membentuk
sistem hukum sipil di Eropa. Dengan memahami konteks historis, kita dapat melihat
bagaimana faktor-faktor sejarah mempengaruhi perkembangan hukum dan bagaimana hal ini
membentuk perbedaan dan persamaan antara berbagai sistem hukum.
Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini � fungsional, struktural, dan historis � artikel ini berusaha untuk memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam tentang berbagai sistem hukum yang dibahas dalam buku
Comparative Law: Cases, Text, Materials oleh Mathias Reimann dan Reinhard
Zimmermann. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk tidak hanya melihat
perbedaan dan persamaan, tetapi juga untuk memahami alasan di balik perbedaan tersebut dan implikasinya dalam konteks global
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tradisi Hukum Utama
Dalam studi perbandingan hukum, terdapat beberapa tradisi hukum utama
yang menjadi fokus analisis. Tradisi-tradisi ini mencerminkan kerangka konseptual, sumber hukum, dan metodologi yang digunakan dalam sistem hukum
tertentu. Artikel ini akan mengkaji empat
tradisi hukum utama: Common Law, Civil Law, Hukum Islam, dan Hukum Adat.
1. Common Law
Common Law adalah tradisi hukum yang berasal dari Inggris
dan berkembang di negara-negara yang pernah menjadi bagian dari Kerajaan Inggris, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan negara-negara lainnya. Ciri khas dari sistem Common Law adalah penggunaan preseden, yaitu keputusan-keputusan pengadilan sebelumnya yang menjadi acuan dalam memutuskan
kasus-kasus serupa di masa depan. Dalam sistem ini, hakim memiliki peran penting dalam
menginterpretasikan hukum
dan mengembangkan prinsip-prinsip
hukum melalui putusan-putusan mereka. Selain
itu, Common Law juga dikenal karena
prosedur pengadilannya yang
bersifat adversarial, di mana kedua
belah pihak yang berperkara menyajikan argumen mereka di hadapan hakim yang bersifat netral (Langbein et al., 2009).
2. Civil Law
Civil Law adalah tradisi hukum yang dominan di banyak negara di Eropa, Amerika Latin, dan sebagian
besar Asia. Tradisi ini berakar pada hukum Romawi dan berkembang melalui kodifikasi hukum yang sistematis, seperti Code Civil di
Prancis dan B�rgerliches Gesetzbuch (BGB) di Jerman. Ciri utama
dari sistem Civil Law adalah keberadaan kode hukum yang komprehensif dan tertulis, yang mengatur berbagai aspek kehidupan hukum. Hakim dalam sistem Civil Law berperan sebagai penerap hukum yang sudah tertulis dan tidak memiliki peran yang sama dalam menciptakan hukum seperti dalam sistem
Common Law. Prosedur pengadilan dalam
sistem ini cenderung lebih bersifat inquisitorial, di mana hakim lebih
aktif dalam mengumpulkan dan menilai bukti.
3. Hukum Islam
Hukum Islam, atau
Syariah, adalah sistem hukum yang berdasarkan pada ajaran agama Islam. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an, hadits (tradisi Nabi Muhammad), ijma (konsensus
para ulama), dan qiyas (analogi). Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, baik pribadi maupun
sosial, termasuk ibadah, keluarga, bisnis, dan hukum pidana. Dalam praktiknya, penerapan hukum Islam bervariasi di berbagai negara Muslim, tergantung
pada interpretasi dan tradisi
lokal. Beberapa negara, seperti Arab Saudi dan Iran, menerapkan
hukum Islam secara komprehensif dalam sistem hukum nasional
mereka, sementara
negara-negara lain mengintegrasikan elemen-elemen Syariah ke dalam sistem hukum mereka
yang sudah ada (Hallaq, 2009).
4. Hukum Adat
Hukum Adat adalah sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat adat dan didasarkan pada tradisi, kebiasaan, dan praktik lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hukum Adat sangat bervariasi
di setiap komunitas, mencerminkan nilai-nilai dan
norma-norma yang berlaku dalam
masyarakat tersebut. Di banyak negara, hukum adat diakui dan dihormati sebagai bagian dari sistem
hukum nasional, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan tanah, keluarga,
dan komunitas lokal. Contoh
penerapan hukum adat dapat ditemukan
di berbagai belahan dunia, termasuk di Afrika, Asia, dan Oseania,
di mana masyarakat adat memainkan peran penting dalam menjaga
dan melestarikan tradisi hukum mereka.
Dengan memahami tradisi hukum utama
ini � Common Law, Civil Law, Hukum Islam, dan Hukum
Adat � kita dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang
keragaman sistem hukum di dunia. Masing-masing tradisi
hukum ini memiliki karakteristik unik yang mencerminkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai masyarakat di mana mereka berkembang. Analisis komparatif terhadap tradisi-tradisi hukum ini akan
memberikan wawasan yang lebih dalam tentang
bagaimana berbagai sistem hukum mengatur
kehidupan masyarakat dan menyelesaikan konflik (Merry, 1988).
Analisis Kasus Perbandingan
Dalam melakukan analisis komparatif terhadap berbagai sistem hukum, penting
untuk melihat bagaimana kasus-kasus hukum tertentu ditangani di yurisdiksi yang berbeda. Berikut adalah analisis perbandingan dari dua kasus hukum yang diambil dari yurisdiksi Common Law dan
Civil Law. Kasus-kasus ini akan dianalisis untuk melihat perbedaan dalam penanganan dan hasilnya.
Kasus 1: Penanganan Kontrak yang Dilanggar
Yurisdiksi Common Law (Inggris)
� Kasus: Hadley v.
Baxendale (1854)
� Fakta Kasus: Hadley, seorang penggiling tepung, mengalami kerugian ketika poros penggilingannya rusak. Baxendale, seorang pengangkut, gagal mengirimkan poros penggilingan yang baru tepat waktu, sehingga Hadley mengalami kerugian tambahan.
� Putusan: Pengadilan memutuskan bahwa Baxendale tidak bertanggung jawab atas kerugian Hadley karena kerugian tersebut tidak dapat diperkirakan
secara wajar pada saat kontrak dibuat.
Pengadilan menetapkan bahwa ganti rugi hanya dapat diberikan
untuk kerugian yang diantisipasi
oleh kedua belah pihak pada saat kontrak dibuat (Edelman & Bourke, 2017).
Yurisdiksi Civil Law (Jerman)
� Kasus: BGH NJW 2003, 2821
� Fakta Kasus: Seorang penjual alat industri gagal
mengirimkan mesin tepat waktu kepada
pembeli, yang menyebabkan pembeli kehilangan kesempatan bisnis yang signifikan.
� Putusan: Pengadilan Jerman memutuskan bahwa penjual bertanggung
jawab atas semua kerugian
yang disebabkan oleh pelanggaran
kontrak, termasuk kerugian yang tidak dapat diperkirakan. Dalam Civil
Law, prinsip utama adalah restitutio in integrum, di mana pihak
yang dirugikan harus dikembalikan
ke posisi seolah-olah pelanggaran tidak terjadi.
Kasus 2: Penanganan Tindak Pidana Korupsi
Yurisdiksi Common Law (Amerika Serikat)
� Kasus: United States v. Skilling (2010)
� Fakta Kasus: Jeffrey Skilling, CEO Enron, dihukum atas tindakan penipuan dan korupsi yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan dan kerugian besar bagi para pemegang saham.
� Putusan: Pengadilan menghukum Skilling dengan hukuman penjara 24 tahun dan denda yang signifikan. Sistem Common Law di AS menekankan
pada penghukuman yang berat
untuk tindak pidana korupsi sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum yang tegas (Reditya Hilmawan, 2021).
Yurisdiksi Civil Law (Perancis)
� Kasus: Cahuzac Case (2016)
� Fakta Kasus: J�r�me
Cahuzac, mantan Menteri Anggaran
Perancis, dihukum karena melakukan penggelapan pajak dan pencucian uang.
� Putusan: Pengadilan Perancis menghukum Cahuzac dengan hukuman penjara 3 tahun dan denda. Dalam sistem Civil Law Perancis, selain hukuman pidana, terdapat juga penekanan pada pengembalian dana
yang digelapkan dan upaya restoratif lainnya (Datacenter.ortax.org, 2016).
Perbandingan Penanganan dan Hasil
Kasus
Common Law:
� Dalam Common Law, penanganan
kasus seringkali lebih fokus pada preseden dan putusan hakim yang sebelumnya. Pengadilan
menggunakan prinsip-prinsip seperti
foreseeability dan causation untuk menentukan tanggung jawab dan ganti rugi.
� Hukuman dalam kasus pidana
cenderung lebih berat, dengan tujuan
pencegahan dan memberikan
contoh bagi pelanggar hukum lainnya.
Civil Law:
� Sistem Civil Law lebih mengutamakan kode hukum yang tertulis dan komprehensif, dengan hakim menerapkan aturan yang sudah ada tanpa banyak interpretasi.
� Hukuman dalam kasus pidana
seringkali melibatkan elemen restoratif, seperti pengembalian dana yang digelapkan, selain hukuman penjara. Penekanan pada restitutio in integrum menunjukkan
komitmen pada pemulihan keadaan sebelum pelanggaran terjadi.
Analisis perbandingan kasus di atas menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan dan hasil antara yurisdiksi Common Law dan
Civil Law. Sistem Common Law cenderung
lebih fleksibel dan berorientasi pada preseden, sementara Civil Law lebih terstruktur dan berorientasi pada
aturan yang tertulis. Perbedaan ini mencerminkan
filosofi hukum yang mendasari masing-masing sistem
dan memiliki implikasi praktis yang penting dalam penanganan kasus hukum.
Perbandingan Materi Hukum
Dalam analisis perbandingan sistem hukum, penting untuk melihat bagaimana berbagai yurisdiksi mengatur materi hukum yang berbeda. Berikut ini adalah
perbandingan beberapa aspek utama dari
Hukum Kontrak, Hukum Properti,
Hukum Pidana, dan Hukum Konstitusi
dalam sistem Common Law dan
Civil Law.
Hukum Kontrak
Common Law (Inggris)
� Kontrak: Di Inggris, hukum kontrak sangat bergantung pada preseden dan prinsip-prinsip yang
dikembangkan melalui putusan pengadilan. Kebebasan berkontrak adalah prinsip utama, di mana para pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan ketentuan kontrak mereka sendiri, selama tidak melanggar hukum atau kebijakan
publik.
�� Pertimbangan: Kontrak harus melibatkan pertimbangan yang cukup (consideration) untuk menjadi
sah. Pertimbangan adalah sesuatu yang bernilai yang dipertukarkan antara para pihak.
� Pelaksanaan: Penegakan kontrak di Inggris seringkali fokus pada ganti rugi finansial (damages) untuk pelanggaran
kontrak, meskipun pengadilan juga dapat memerintahkan pelaksanaan spesifik (specific performance) dalam
kasus tertentu (Chitty, 2012).
Civil Law (Prancis)
� Kontrak: Di Prancis, hukum kontrak dikodifikasi dalam Code Civil (Kode Sipil),
yang menyediakan aturan
yang jelas dan rinci tentang pembentukan, interpretasi, dan pelaksanaan kontrak.
� Pertimbangan: Tidak ada konsep pertimbangan
dalam hukum kontrak Prancis. Kontrak dianggap sah jika ada
kesepakatan antara para pihak, objek yang sah, dan sebab yang sah.
� Pelaksanaan: Pengadilan Prancis lebih cenderung untuk memerintahkan pelaksanaan spesifik, yaitu pelaksanaan kontrak sesuai dengan ketentuan yang disepakati, daripada hanya memberikan ganti rugi finansial.
Hukum Properti
Common Law (Amerika Serikat)
� Kepemilikan: Kepemilikan properti diatur melalui prinsip-prinsip yang dikembangkan
oleh preseden. Konsep hak milik (fee simple) memberikan kepemilikan penuh atas properti kepada individu.
� Hak Guna: Sistem Common
Law juga mengenal konsep hak guna (leasehold), di mana individu memiliki hak untuk menggunakan properti selama jangka waktu
tertentu.
� Transfer: Proses transfer kepemilikan
properti seringkali melibatkan berbagai dokumen legal seperti akta, dan harus didaftarkan untuk
memberikan efek hukum (Waldron, 1985).
�Civil Law
(Jerman)
� Kepemilikan: Kepemilikan properti di Jerman diatur oleh B�rgerliches Gesetzbuch (BGB), yang memberikan
panduan rinci tentang hak milik
dan hak-hak terkait lainnya.
� Hak Guna: Hukum Jerman juga mengenal
konsep hak guna dan hak-hak serupa yang memungkinkan penggunaan properti oleh pihak ketiga.
� Transfer: Transfer kepemilikan
properti memerlukan notarisasi dan pendaftaran dalam catatan publik
untuk menjadi sah.
Hukum Pidana
Common Law (Kanada)
� Pendekatan: Hukum pidana di Kanada sangat bergantung
pada preseden dan peraturan
yang ditetapkan oleh parlemen.
Sistem ini mengutamakan hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk mendapatkan pengacara dan proses yang adil.
� Hukuman: Hukuman pidana sering kali melibatkan penjara, denda, atau pelayanan masyarakat. Hukuman mati tidak diterapkan
di Kanada.
� Prosedur: Prosedur pidana
bersifat adversarial, di mana jaksa
penuntut dan pembela menyajikan kasus mereka di hadapan hakim atau juri yang bersifat netral (Maier et al., 2018).
Civil Law (Italia)
� Pendekatan: Hukum pidana di Italia diatur oleh Codice Penale (Kode Pidana), yang
memberikan panduan terperinci tentang tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dan hukuman yang sesuai.
� Hukuman: Hukuman pidana di Italia dapat melibatkan penjara, denda, atau langkah-langkah rehabilitatif lainnya. Hukuman mati tidak
diterapkan di Italia.
� Prosedur: Prosedur pidana
bersifat inquisitorial, di mana hakim lebih aktif dalam
mengumpulkan dan mengevaluasi
bukti.
Hukum Konstitusi
Common Law (Amerika Serikat)
� Konstitusi: Konstitusi Amerika Serikat adalah dokumen tertulis yang menjadi dasar dari semua hukum dan peraturan. Prinsip-prinsip utama termasuk pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
� Yudisial: Pengadilan memiliki kekuasaan untuk meninjau dan membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi (judicial
review).
� Amendemen: Konstitusi dapat diamendemen melalui proses yang melibatkan persetujuan dari dua pertiga Kongres dan tiga perempat negara bagian (Chitty, 2012).
Civil Law (Prancis)
� Konstitusi: Konstitusi Prancis adalah dokumen tertulis yang menetapkan kerangka dasar pemerintahan dan hak-hak warga negara. Konstitusi Prancis sering diperbarui, dengan versi terbaru adalah
Konstitusi Republik Kelima.
� Yudisial: Pengadilan Konstitusi memiliki wewenang untuk meninjau undang-undang dan peraturan untuk memastikan kesesuaiannya dengan Konstitusi.
� Amendemen: Proses amendemen konstitusi di Prancis melibatkan persetujuan dari dua majelis Parlemen dan, dalam beberapa kasus, referendum.
Perbandingan materi hukum di atas menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan dan implementasi antara sistem Common Law dan Civil Law. Sistem
Common Law lebih fleksibel
dan berorientasi pada preseden,
sementara sistem Civil Law lebih terstruktur dan berorientasi pada kode hukum yang tertulis. Perbedaan ini mencerminkan
filosofi hukum yang mendasari masing-masing sistem
dan memiliki implikasi praktis yang penting dalam penanganan isu-isu hukum (Bell et al., 2008).
Tantangan dalam Perbandingan Hukum
Melakukan studi perbandingan hukum melibatkan berbagai tantangan yang kompleks. Beberapa tantangan utama termasuk perbedaan bahasa dan terminologi, konteks budaya dan sejarah, serta perbedaan struktur kelembagaan. Berikut ini adalah
analisis mendalam mengenai tantangan-tantangan tersebut:
Perbedaan Bahasa dan Terminologi
Bahasa Hukum
�
Kesulitan Terjemahan: Salah satu tantangan terbesar dalam perbandingan hukum adalah perbedaan
bahasa. Istilah hukum sering kali tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa lain, sehingga terjemahan dapat mengaburkan atau mengubah makna asli. Misalnya, konsep "consideration" dalam
hukum kontrak Common Law tidak memiliki padanan yang tepat dalam bahasa Prancis
atau Jerman.
�
Nuansa
dan Konteks: Setiap bahasa hukum memiliki
nuansa dan konteks yang spesifik. Pengertian kata atau frasa dalam
satu bahasa hukum mungkin memiliki
implikasi yang berbeda dalam bahasa lain. Ini dapat menyebabkan misinterpretasi dan kesalahan dalam analisis komparatif.
Terminologi Spesifik
�
Istilah Teknis: Sistem
hukum yang berbeda
menggunakan terminologi teknis
yang spesifik. Misalnya, istilah seperti "trust"
dalam Common Law tidak memiliki padanan langsung dalam sistem Civil Law. Penerjemah
harus memahami baik konsep hukum maupun
konteks spesifik di mana istilah tersebut digunakan untuk memberikan terjemahan yang akurat.
Konteks Budaya dan Sejarah
Latar Belakang Sejarah
�
Evolusi
Hukum: Sistem hukum berkembang dalam konteks sejarah yang unik. Misalnya, hukum Common Law berkembang di Inggris melalui keputusan pengadilan dan preseden, sementara hukum Civil Law berkembang di Eropa Kontinental melalui kodifikasi hukum yang sistematis. Perbedaan ini mencerminkan
evolusi sejarah yang berbeda dan mempengaruhi cara hukum diterapkan.
�
Pengaruh Kolonial: Banyak negara yang sistem
hukumnya dipengaruhi oleh
masa kolonial. Misalnya, banyak negara di Afrika dan Asia yang mengadopsi
sistem hukum negara kolonial mereka. Ini menciptakan campuran unik dari hukum
adat dan hukum kolonial, yang mempengaruhi analisis komparatif (Glenn, 2014).
Budaya Hukum
�
Nilai dan Norma: Budaya
hukum mencerminkan nilai dan norma masyarakat. Misalnya, hukum adat seringkali mencerminkan nilai-nilai komunitas lokal dan berbeda secara signifikan dari nilai-nilai yang tercermin dalam sistem hukum
nasional atau internasional. Memahami konteks budaya ini sangat penting untuk analisis yang akurat.
�
Praktik
Sosial: Praktik sosial yang
berbeda juga mempengaruhi penerapan hukum. Misalnya, dalam beberapa budaya, penyelesaian sengketa melalui mediasi atau musyawarah lebih diutamakan daripada melalui sistem pengadilan formal.
Perbedaan Struktur Kelembagaan
Sistem Peradilan
�
Organisasi Pengadilan: Struktur dan organisasi pengadilan bervariasi di berbagai yurisdiksi. Misalnya, dalam sistem Common Law, pengadilan memiliki hierarki yang berbeda dan wewenang yang luas untuk menginterpretasikan hukum. Sebaliknya, dalam sistem Civil Law, pengadilan sering kali lebih terbatas dalam wewenang mereka dan lebih terikat oleh teks hukum yang tertulis.
�
Peran Hakim: Peran hakim juga berbeda antara sistem. Dalam sistem Common Law,
hakim memiliki peran yang lebih aktif dalam
mengembangkan hukum melalui preseden. Dalam sistem Civil Law, hakim lebih berperan sebagai penerap hukum yang tertulis (Glendon et al., 2007).
Struktur Pemerintahan
�
Desentralisasi
vs Sentralisasi: Beberapa sistem hukum beroperasi
dalam konteks pemerintahan yang terdesentralisasi,
seperti federalisme di
Amerika Serikat, di mana negara bagian
memiliki wewenang hukum yang signifikan. Sebaliknya, sistem hukum di negara-negara dengan pemerintahan yang lebih sentralistik cenderung lebih uniform.
�
Institusi
Hukum: Perbedaan dalam institusi hukum, seperti keberadaan pengadilan konstitusi atau ombudsman, juga mempengaruhi
bagaimana hukum diterapkan dan ditegakkan di berbagai yurisdiksi.
Perbandingan hukum menghadirkan berbagai tantangan yang memerlukan pemahaman mendalam tentang bahasa, konteks budaya dan sejarah, serta struktur kelembagaan. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dan menyeluruh, termasuk penggunaan terjemahan yang akurat, pemahaman kontekstual, dan analisis yang mempertimbangkan perbedaan struktural dan kelembagaan. Dengan demikian, studi komparatif dapat memberikan wawasan yang berharga tentang keragaman dan dinamika sistem hukum di dunia.
Tren Masa Depan dalam Perbandingan Hukum
Dalam menghadapi perubahan global yang dinamis, sistem hukum di berbagai negara juga mengalami transformasi. Dua tren utama yang tampak jelas adalah harmonisasi
hukum internasional dan pengaruh globalisasi pada sistem hukum. Berikut
adalah analisis mendalam mengenai tren-tren ini dan implikasinya bagi perbandingan hukum.
Harmonisasi Hukum Internasional
Upaya Harmonisasi
�
Konvensi
dan Perjanjian Internasional:
Upaya untuk menyelaraskan hukum
internasional dilakukan melalui konvensi dan perjanjian internasional. Contohnya adalah Konvensi PBB tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional (CISG) yang berusaha
menyatukan aturan penjualan barang antar negara.
�
Model Laws dan Guidelines: Organisasi internasional seperti UNCITRAL (United Nations Commission on
International Trade Law) mengembangkan model laws
yang dapat diadopsi oleh
negara-negara. Contoh lainnya adalah
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts.
Bidang yang Terpengaruh
�
Hukum Perdagangan
Internasional: Salah satu bidang utama di mana harmonisasi sangat jelas adalah hukum perdagangan
internasional. Standarisasi
aturan dan regulasi membantu mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara.
�
Hak Kekayaan Intelektual: Upaya harmonisasi
juga terlihat dalam perlindungan hak kekayaan intelektual melalui perjanjian seperti Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights (TRIPS).
Tantangan Harmonisasi
�
Kedaulatan
Negara: Upaya harmonisasi sering
kali berbenturan dengan kedaulatan hukum nasional. Negara mungkin ragu
untuk menyerahkan wewenang hukum tertentu ke badan internasional.
�
Konteks Lokal: Perbedaan budaya, sosial, dan ekonomi dapat mempersulit
penerapan standar internasional yang seragam.
Pengaruh Globalisasi pada Sistem Hukum
Interaksi Hukum Global
�
Transplantasi
Hukum: Globalisasi mendorong
adopsi atau transplantasi prinsip-prinsip hukum dari satu
sistem ke sistem lain. Misalnya, banyak negara berkembang mengadopsi undang-undang berdasarkan model hukum dari negara maju.
�
Pengaruh
Lintas Batas: Advokat, akademisi,
dan pembuat kebijakan sering kali mengambil pelajaran dari yurisdiksi lain, mempengaruhi reformasi hukum domestik.
Perubahan dalam Praktik Hukum
�
Firm Internasional:
Pengaruh globalisasi terlihat jelas dalam praktik hukum,
dengan banyak firma hukum beroperasi
secara global dan melayani klien di berbagai yurisdiksi.
�
Pendidikan Hukum: Globalisasi
mendorong perubahan dalam pendidikan hukum, dengan kurikulum
yang semakin berfokus pada hukum internasional dan komparatif, serta pertukaran akademisi dan mahasiswa antar negara (Mousourakis, 2013).
Tantangan Globalisasi
�
Ketidaksetaraan
Hukum: Globalisasi dapat memperdalam ketidaksetaraan hukum antara negara maju dan berkembang. Negara dengan sumber daya
terbatas mungkin kesulitan mengikuti perkembangan hukum global.
�
Resistensi Lokal: Ada juga resistensi terhadap pengaruh hukum global, terutama bila dianggap mengancam
nilai-nilai lokal atau kedaulatan hukum nasional.
Tren harmonisasi hukum internasional dan pengaruh globalisasi pada sistem hukum menunjukkan
bagaimana dunia hukum sedang beradaptasi dengan perubahan global. Upaya harmonisasi hukum bertujuan untuk menciptakan aturan yang lebih seragam dan dapat diprediksi dalam hubungan internasional, sementara globalisasi mempercepat interaksi dan pertukaran ide hukum lintas batas. Kedua tren ini membawa
tantangan dan peluang yang memerlukan pemahaman mendalam dan pendekatan yang bijaksana dalam studi perbandingan hukum.
Dengan terus berkembangnya tren ini, penting bagi
para ahli hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi untuk terlibat dalam dialog internasional yang konstruktif, serta bekerja sama untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada demi kemajuan sistem hukum global.
SIMPULAN
Dalam kesimpulan, perbandingan hukum adalah alat
yang kuat untuk memahami, mengembangkan, dan menyelaraskan sistem hukum global. Dengan mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara berbagai tradisi hukum, kita dapat meningkatkan
keadilan, kepastian hukum, dan kerjasama internasional. Tren harmonisasi hukum internasional dan pengaruh globalisasi akan terus membentuk
lanskap hukum di masa depan, menjadikan perbandingan hukum semakin relevan dan penting.
DAFTAR PUSTAKA
Bell,
J., Boyron, S., & Whittaker, S. (2008). Principles of French law.
Oxford university press.
Chitty,
J. (2012). Chitty on contracts (Vol. 1). Sweet & Maxwell.
Datacenter.ortax.org.
(2016). Mantan Menteri Anggaran Tersandung Kasus Penipuan Pajak.
Edelman,
J., & Bourke, L. (2017). Hadley v Baxendale. Otago L. Rev., 15,
199.
Glendon,
M. A., Wright-Carozza, P., & Picker, C. (2007). Comparative legal
traditions: text, materials and cases on western law. (No Title).
Glenn,
H. P. (2014). Legal traditions of the world: Sustainable diversity in law.
Oxford University Press, USA.
Hallaq,
W. B. (2009). An Introduction to Islamic Law. Cambridge University
Press. https://doi.org/DOI: 10.1017/CBO9780511801044
Juenger,
F. K. (1971). Comparative Law: Cases�Text�Materials. The American Journal of
Comparative Law, 19(2), 369�372. https://doi.org/10.2307/839263
Langbein,
J. H., Lerner, R. L., & Smith, B. P. (2009). History of the common law:
The development of Anglo-American legal institutions. Aspen Publishing.
Maier,
R. F., Blondel, B., Piedvache, A., Misselwitz, B., Petrou, S., Van Reempts, P.,
Franco, F., Barros, H., Gadzinowski, J., & Boerch, K. (2018). Duration and
time trends in hospital stay for very preterm infants differ across European
regions. Pediatric Critical Care Medicine, 19(12), 1153.
Merry,
S. E. (1988). Legal Pluralism. Law & Society Review, 22(5),
869�896. https://doi.org/10.2307/3053638
Mousourakis,
G. (2013). Legal transplants and legal development: a jurisprudential and
comparative law approach. Acta Juridica Hungarica, 54(3),
219�236.
Reditya
Hilmawan, T. (2021). Kisah Kebangkrutan Enron pada 2001, Skandal Perusahaan
Terbesar AS Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul �Kisah
Kebangkrutan Enron pada 2001, Skandal Perusahaan Terbesar AS�, Klik untuk baca:
https://www.kompas.com/global/read/2021/12/02/160.
Https://Www.Kompas.Com/Global/Read/2021/12/02/160923670/Kisah-Kebangkrutan-Enron-Pada-2001-Skandal-Perusahaan-Terbesar-As.
Waldron,
J. (1985). What is private property. Oxford J. Legal Stud., 5,
313.
|
|
|
%20FIX%20731-741_files/image002.gif){kind=small}